PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

Nomor : 1/PEN.KPN/PDT/I/2025/PN Njk

Tentang :

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA

PENGADILAN NEGERI NGANJUK

Membaca :

1. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Oktober 2006 Nomor: KMA/055/SK/X/2006 dan Pedoman pelaksanaan tugas administrasi Pengadilan oleh Mahkamah Agung RI tahun 1996, tentang Menafsir Biaya Perkara;
2. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/027/SK/VIII/2000 tanggal 30 Juni 2000;
3. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/42/SK/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001, tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
4. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/42/SK/III/2002 Tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 tahun 2008 tanggal 13 Januari 2008 tanggal 13 Januari 2008, tentang Pemungutan Biaya Perkara;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2009, tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara;
7. Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, tanggal 21 Maret 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019, tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Makamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

       9. Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Reoublik Indonesia dengan PT. POS

          Indonesia (Persero) Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023

Menimbang :

1. Bahwa dengan diterimanya perkara-perkara di Pengadilan Negeri Nganjuk, maka dalam penyelesaiannya perlu berpedoman pada Administrasi Pengadilan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 1996, tentang Menafsir Biaya Perkara;
2. Bahwa untuk kelancaran penyelesaian perkara gugatan, permohonan di Pengadilan Negeri Nganjuk dan perkara yang dimintakan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali serta Eksekusi perlu ditafsir besarnya jumlah panjar biaya perkara;
3. Bahwa dalam menafsir besarnya jumlah panjar biaya perkara dengan memperhatikan jarak dan kondisi tempat tinggal para pihak, saksi, panggilan, pemberitahuan-pemberitahuan, sumpah, materai dan redaksi putusan;
4. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, perlu ditetapkan besarnya jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 35 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1970 : 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-uandang Nomor : 14 Tahun 1985, Tentang Makama Agung RI;
3. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004, tentang perubaan atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
4. Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 Nomor : 44 pasal 121 ayat 14, Pasal 122 dan pasal 182;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2008 tanggal 24 November 2008 tentang pelaporan penerimaan dan penggunaan biaya perkara pada pengadilan;

Memperhatikan :

1. Ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 tentang panjar biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaaan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
2. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : W.14-U/5498/HK.02/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang kesepakatan keseragaman panjar biaya perkara.
3. Hasil rapat koordinasi Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Karesidenan Kediri, tanggal 9Januari 2023

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Pertama :

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 1/KS.KPN/PDT/2024/PN.NJK, tanggal 1Januari 2024

Kedua :

Perincian panjar atau uang muka biaya perkara perdata dengan asumsi satu perkara : satu orang Pemohon / Penggugat dan satu orang Tergugat sebagaimana dimaksud dalam lampiran penetapan ini.

Ketiga :

Terhadap perkara perdata dengan pihak Penggugat dan Tergugat lebih dari satu orang akan diperhitungkan tersendiri.

Keempat :

Menyatakan bahwa Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk dibagi menjadi 4 (empat) radius dan tarif pengiriman surat tercatat sesuai dengan tarif pengiriman pos;

Kelima :

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di   : Nganjuk.

Pada tanggal          : 2 Januari 2025.

KETUA

Jamuji, S.H., M.H

NIP. 19690810 199003 1 006