Lampiran II : Surat Keputusan  Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 1/KS.KPN/PDT/I/2025/PN.NJK Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B

                                                                                                      Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk

                                                                                                                 Jamuji, S.H., M.H.

PERKARA PERDATA PENIN JAUAN KEMBALI.

Dalam waktu 180 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak ditemukan adanya bukti-bukti baru, Panitera menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan para pihak.          

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diterima, apabila panjar yang ditentukan dalam SKUM oleh Meja pertama telah dibayar lunas.

Apabila panjar biaya peninjauan kembali telah dibayar lunas, maka Panitera Pengadilan Negeri wajib membuat akta peninjauan kembali dan mencatat permohonan tersebut kedalam register induk perkara perdata dan register peninjauan kembali.

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari, Panitera wajib memberitahukan tentang permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawannya, dengan memberikan/mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasannya kepada pihak lawan.

Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak alasan peninjauan kembali tersebut diterima, harus sudah diterima di Kepaniteraan untuk disampaikan pihak lawan.

Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri, harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan diatas surat jawaban tersebut.

Dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban tersebut berkas peninjauan kembali berupa berkas A dan B harus dikirim ke Mahkamah Agung.

Dalam menentukan biaya Peninjauan Kembali, diperhitungkan:

a. besarnya biaya kasasi yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung,

b. biaya pengiriman uang melalui Bank,

c. ongkos kirim berkas,

d. biaya pemberitahuan, berupa:

o         pemberitahuan pernyataan PK dan alasan PK,

o         pemberitahuan jawaban atas permohonan PK.

o         pemberitahuan penyampaian salinan putusan kepada pemohon PK.

o         pemberitahuan bunyi  putusan kepada termohon PK.

Foto copy relas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, supaya dikirim ke Mahkamah Agung.

Sumber: Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II), Cet. II, 1997.

PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

Nomor : 1/PEN.KPN/PDT/I/2025/PN Njk

Tentang :

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA

PENGADILAN NEGERI NGANJUK

Membaca :

1. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Oktober 2006 Nomor: KMA/055/SK/X/2006 dan Pedoman pelaksanaan tugas administrasi Pengadilan oleh Mahkamah Agung RI tahun 1996, tentang Menafsir Biaya Perkara;
2. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/027/SK/VIII/2000 tanggal 30 Juni 2000;
3. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/42/SK/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001, tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
4. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/42/SK/III/2002 Tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 tahun 2008 tanggal 13 Januari 2008 tanggal 13 Januari 2008, tentang Pemungutan Biaya Perkara;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2009, tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara;
7. Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, tanggal 21 Maret 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019, tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Makamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

       9. Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Reoublik Indonesia dengan PT. POS Indonesia (Persero)

           Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023

Menimbang :

1. Bahwa dengan diterimanya perkara-perkara di Pengadilan Negeri Nganjuk, maka dalam penyelesaiannya perlu berpedoman pada Administrasi Pengadilan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 1996, tentang Menafsir Biaya Perkara;
2. Bahwa untuk kelancaran penyelesaian perkara gugatan, permohonan di Pengadilan Negeri Nganjuk dan perkara yang dimintakan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali serta Eksekusi perlu ditafsir besarnya jumlah panjar biaya perkara;
3. Bahwa dalam menafsir besarnya jumlah panjar biaya perkara dengan memperhatikan jarak dan kondisi tempat tinggal para pihak, saksi, panggilan, pemberitahuan-pemberitahuan, sumpah, materai dan redaksi putusan;
4. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, perlu ditetapkan besarnya jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 35 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1970 : 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-uandang Nomor : 14 Tahun 1985, Tentang Makama Agung RI;
3. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004, tentang perubaan atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
4. Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 Nomor : 44 pasal 121 ayat 14, Pasal 122 dan pasal 182;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2008 tanggal 24 November 2008 tentang pelaporan penerimaan dan penggunaan biaya perkara pada pengadilan;

Memperhatikan :

1. Ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 tentang panjar biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaaan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
2. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : W.14-U/5498/HK.02/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang kesepakatan keseragaman panjar biaya perkara.
3. Hasil rapat koordinasi Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Karesidenan Kediri, tanggal 9Januari 2023

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Pertama :

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 1/KS.KPN/PDT/2024/PN.NJK, tanggal 1Januari 2024

Kedua :

Perincian panjar atau uang muka biaya perkara perdata dengan asumsi satu perkara : satu orang Pemohon / Penggugat dan satu orang Tergugat sebagaimana dimaksud dalam lampiran penetapan ini.

Ketiga :

Terhadap perkara perdata dengan pihak Penggugat dan Tergugat lebih dari satu orang akan diperhitungkan tersendiri.

Keempat :

Menyatakan bahwa Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk dibagi menjadi 4 (empat) radius dan tarif pengiriman surat tercatat sesuai dengan tarif pengiriman pos;

Kelima :

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di   : Nganjuk.

Pada tanggal          : 2 Januari 2025.

KETUA

Jamuji, S.H., M.H

NIP. 19690810 199003 1 006